Dasar Hukum Sertifikasi Halal
Kami beroperasi berdasarkan regulasi nasional yang berlaku untuk menjamin kehalalan produk di Indonesia.
Undang-Undang Jaminan Produk Halal
Fondasi hukum utama yang mengatur jaminan produk halal di Indonesia.
Peraturan Pemerintah
Peraturan teknis pelaksanaan undang-undang untuk mengatur tata cara pemeriksaan halal.
Peraturan Menteri Agama
Aturan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk mendukung implementasi sertifikasi halal.
Keputusan Menteri Agama
Keputusan formal mengenai penetapan standar, biaya, dan tata kelola lembaga pemeriksa halal.
Peraturan BPJPH
Regulasi internal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai pedoman operasional lembaga.
Peraturan Kepala BPJPH
Instruksi kepala badan mengenai teknis pemeriksaan halal, standar auditor, dan akreditasi LPH.
Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Kumpulan fatwa MUI yang menjadi pedoman resmi dalam penetapan kehalalan suatu produk.
Butuh Konsultasi Regulasi?
Tim kami siap membantu Anda memahami regulasi yang berlaku untuk produk Anda.
Hubungi Kami Sekarang